Pemerintah Indonesia tak menerapkan kebijakan karantina wilayah secara menyeluruh atau lockdown pada masa awal pandemi Covid-19.
Kekinian Presiden Joko Widodo buka suara terkait mengapa Pemerintah tak mengambil kebijakan lockdowdn. Menurutnya Indonesia bisa dilanda kerusuhan apabila pemerintah pada masa awal pandemi menerapkan lockdown.
Jokowi mengaku telah melakukan perhitungan bahwa apabila lockdown diberlakukan dalam jangka waktu 2-3 pekan masyarakat akan tertutup sama sekali peluang untuk mencari nafkah.
"Coba saat itu misalnya kita putuskan lockdown. Hitungan saya dalam dua atau tiga minggu, rakyat sudah enggak bisa, enggak memiliki peluang yang kecil untuk mencari nafkah. Semuanya ditutup, negara tidak bisa memberikan bantuan kepada rakyat, apa yang terjadi? Rakyat pasti rusuh," kata Jokowi saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Transisi Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) di Gedung AA Maramis kompleks Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (26/12023) dikutip dari Antara.
Baca Juga:NasDem Jadi Pengunjung Pertama Sekber Gerindra - PKB, Bentuk Koalisi Baru?
Presiden mengaku bahwa potensi kerusuhan akibat tekanan keadaan tersebut menjadi salah satu pertimbangan bagi dirinya dan jajaran pemerintah apakah akan menerapkan lockdown untuk pola penanganan pandemi COVID-19.
"Saya semedi tiga hari untuk memutuskan apa ini, apakah kita harus lockdown atau tidak," ujar Jokowi sembari berkelakar.
Kepala Negara juga menyampaikan bahwa sebetulnya mayoritas menteri Kabinet Indonesia Maju pada masa awal pandemi COVID-19 menyarankan untuk penerapan lockdown.
Sikap tersebut bisa dipahami Presiden Jokowi berdasarkan tren pola antisipasi pandemi COVID-19 di beberapa negara lain.
"Pada saat memutuskan lockdown atau enggak lockdown, rapat menteri 80 persen (bilang) 'Pak lockdown', karena semua negara memang melakukan itu," katanya.
Lebih lanjut, sikap permintaan lockdown juga ditunjukkan kalangan legislator di DPR RI serta juga suara-suara di jajaran partai politik.
Presiden menyebut tekanan semacam itu diiringi ancaman krisis berpotensi membuat seorang pembuat keputusan keliru dalam mengambil kebijakan.
Akan tetapi, Presiden justru mengapresiasi bahwa mayoritas jajaran pemerintah Indonesia baik dari pusat hingga tingkat desa semuanya menjalankan manajemen makro hingga mikro yang efektif untuk mengatasi pandemi COVID-19.
"Manajemen makro dan mikro yang kita lakukan betul-betul sangat efektif, dan saya melihat semuanya kita ini bekerja karena tertekan oleh persoalan, tertekan oleh masalah. Semuanya bekerja," katanya.
Turut hadir dalam pembukaan Rakornas Transisi PC-PEN adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Pemerintahan Mahfud MD, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri BUMN Erick Thohir, serta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono.
