Pakaian branded impor bekas atau thrifting kerap kali menjadi pilihan warga yang ingin menggunakan barang branded namun hanya memiliki budget terbatas. Selain thrifting, ada juga yang memilih barang KW atau barang palsu jika belum punya dana yang cukup untuk membeli produk yang asli.
Kekinian, pemerintah baru saja melarang bisnis pakaian bekas impor atau thrifting karena dianggap bakal membunuh pelaku usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM.
Namun di sisi lain, penggunaan barang palsu juga tengah menjadi sorotan. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menyebut penggunaan barang palsu tidak hanya dapat mematikan ekonomi nasional, tapi, juga menghambat upaya Indonesia keluar dari status Priority Watch List yang diberikan Amerika Serikat pada Indonesia.
Prioriy Watch List adalah daftar negara yang dinilai memiliki tingkat pelanggaran kekayaan intelektual (KI) cukup berat. Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Razilu dalam keterangan resmi, Jumat (24/3/2023) menyayangkan adanya temuan pejabat pemerintah yang menggunakan barang palsu.
Baca Juga:Jadwal Imsakiyah untuk Wilayah DI Yogyakarta dan Sekitarnya Tanggal 25 Maret 2023
"Kami sangat menyesalkan tindakan tersebut sebab kami di DJKI beserta delapan kementerian/lembaga lainnya yang tergabung dalam Satuan Tugas Operasi Kekayaan Intelektual (Satgas Ops) berupaya sangat keras untuk membasmi pelanggaran kekayaan intelektual (KI) di Indonesia," kata Razilu dikutip dari Antara.
Direktur Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa sekaligus Ketua Satgas Ops Anom Wibowo melanjutkan bahwa mereka telah bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mensertifikasi pusat perbelanjaan di DKI Jakarta.
"Kami sedang melakukan proses komunikasi dengan pihak Pemprov DKI Jakarta tentang rencana Sertifikasi Mal sejak sebulan yang lalu dan saat ini sedang berjalan. Tidak hanya kita, pihak asing pun tahu kalau di ada mal di Jakarta yang menjual barang palsu, tapi, kami tidak bisa bertindak tanpa pengaduan," kata Anom.
DJKI tidak dapat melakukan penindakan pelanggaran KI tanpa adanya aduan dari pemilik KI karena hukum KI menggunakan delik aduan. Namun, Anom menyatakan mereka akan terus melakukan pemantauan di pusat-pusat perbelanjaan di Indonesia.
Sertifikasi Pusat Perbelanjaan adalah salah satu program unggulan DJKI sejak 2022. Program tersebut dilanjutkan di tahun ini untuk memastikan seluruh pusat perbelanjaan di Indonesia tidak menjual barang-barang yang melanggar KI melalui sosialisasi dan edukasi pada seluruh penyewa tempat dan pengelola pusat perbelanjaan.
Baca Juga:Mentan: Perbaikan Jaringan Irigasi Diharapkan Dapat Tingkatkan Indeks Pertanaman
DJKI akan memberikan sertifikat setelah mal tersebut dapat memenuhi syarat, contohnya melalui survei lapangan dan kuesioner terhadap pengelola, penyewa, dan konsumen pusat perbelanjaan.
