Upaya banding yang dilakukan terdakwa kasus obstruction of justice, Agus Nur Patria, kandas sudah. Serupa dengan terdakwa lainnya, Hendra Kurniawan, Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta menolak banding Agus.
PT DKI menyatakan Agus Nur Patria tetap divonis 2 tahun penjara, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) atas terdakwa tersebut.
"Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 27 Februari 2023 Nomor 803/Pid.Sus/2022/PN JKT.SEL yang dimintakan banding tersebut," kata Hakim Ketua Sugeng Hiyanto dalam sidang yang digelar di PT DKI Jakarta, Rabu (10/5/2023).
Sugeng mengatakan, majelis hakim tingkat banding sependapat dengan majelis hakim tingkat pertama terkait putusan terhadap terdakwa Agus Nur Patria.
Baca Juga:Kuatkan Putusan PN Jaksel, PT DKI Tetap Vonis Hendra Kurniawan 3 Tahun Penjara
"Karena pertimbangan majelis hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar sehingga segala pertimbangannya dialihkan dan dijadikan sebagai pertimbangan majelis hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini," ujarnya.
Selain itu, Sugeng juga menyatakan tidak ditemukan alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan. Maka dari itu, Agus harus tetap berada di dalam rumah tahanan negara (rutan).
"Kepada terdakwa atau penasihat hukumnya dan penuntut umum masih punya hak untuk mengajukan upaya hukum atau menerima putusan ini dalam waktu yang ditentukan oleh KUHAP," kata Sugeng.
Sebelumnya, PT DKI juga menolak banding Hendra Kurniawan. Majelis hakim menguatkan putusan PN Jaksel yang memvonis Hendra dengan pidana tiga tahun penjara.
Agus Nur Patria merupakan salah satu terdakwa obstruction of justice dalam penyidikan kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat (Brigadir J).
Baca Juga:Beda dengan Hendra Kurniawan dan Agus Nur Patria, 4 Terdakwa Kasus OOJ Tak Ajukan Banding
Agus terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 48 juncto Pasal 32 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
