Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan memanggil Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Pemanggilan ini untuk meminta penjelasan terkait usulan proposal damai mengenai resolusi konflik Rusia-Ukraina yang menjadi sorotan publik, termasuk kalangan internasional.
Jokowi menegaskan bahwa usulan yang dilontarkan Menhan dalam forum Institut Internasional untuk Studi Strategis (IISS) Shangri-La Dialogue 2023 di Singapura pada akhir pekan lalu merupakan proposal dari yang bersangkutan, bukan mengatasnamakan Pemerintah Indonesia.
"Itu dari Pak Prabowo sendiri, tapi saya belum bertemu dengan Pak Prabowo," kata Jokowi dalam sesi jumpa pers seusai pembukaan Rakernas III PDI Perjuangan di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Selasa (6/6/2023).
Karena itu, Presiden Jokowi berencana memanggil Prabowo guna memperoleh penjelasan mengenai usulan tersebut.
Baca Juga:Bela Jokowi, Megawati Respons Kritik Pembangunan Jalan, Sindir Anies?
Kendati demikian, Jokowi belum memastikan kapan ia akan melakukan pertemuan dengan Prabowo.
"Mungkin hari ini atau besok akan saya undang, minta penjelasan mengenai apa yang Pak Menhan sampaikan," ujarnya.
Sebelumnya, Prabowo menghadiri IISS Shang-ri La Dialogue 2023 di Singapura pada Sabtu (3/6) di mana dirinya sempat menyampaikan sejumlah usulan untuk resolusi damai atas konflik perang Rusia-Ukraina.
Menhan menyampaikan setidaknya empat usulan yakni gencatan senjata di titik-titik konflik, penarikan mundur pasukan kedua pihak sejauh 15 kilometer untuk menciptakan zona demiliterisasi.
Pengutusan pasukan pemantau perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan penyelenggaraan referendum oleh PBB di wilayah-wilayah yang oleh Prabowo disebut sebagai "daerah sengketa".
Baca Juga:Penilaian Jokowi soal Ganjar: Berani dan Punya Nyali
"PBB perlu mengatur dan melaksanakan referendum di wilayah-wilayah sengketa untuk memastikan secara obyektif keinginan mayoritas penduduk di berbagai wilayah sengketa tersebut," kata Prabowo pada Sabtu (3/6).
Usulan itu menuai respon yang beragam, termasuk pernyataan resmi dari juru bicara Kementerian Luar Negeri Ukraina Oleg Nikolenko yang menegaskan menolak usulan dari Prabowo.
Nikolenko mengapresiasi perhatian atas upaya mengembalikan perdamaian ke Rusia, tapi ia menyebut usulan tersebut "seperti menarik kesimpulan dari sejarahnya sendiri."
"Rusia harus mundur dari wilayah Ukraina, dan Ukraina berhak mengembalikan integritas wilayahnya sesuai perbatasan yang diakui internasional. Tidak ada skenario alternatif," ujar Nikolenko.
Selepas usulan tersebut menimbulkan pro-kontra, pada Senin (5/6), Duta Besar Ukraina untuk Indonesia Vasyl Harmianin dan Duta Besar Rusia untuk Indonesia Lyudmila Vorobieva secara bergantian menyambangi Kemhan untuk melakukan pertemuan tertutup.
